Walikota menekankan kembali pentingnya kesempatan yang merata bagi semua kelompok masyarakat, dalam mengakses sumber daya, mengikuti proses pembangunan, hingga mendapatkan manfaat dari pembangunan itu sendiri.
Konsep afirmasi GEDSI secara spesifik memperhatikan kelompok yang sering terpinggirkan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Tujuan utama adalah untuk mencegah diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan ketidakadilan, sekaligus mengkampanyekan hak asasi manusia, peluang, dan manfaat yang adil.
Tak lupa Walikota menyampaikan juga "Mas Jos" singkatan dari Masyarakat Jogja Olah Sampah menjadi gaya hidup warga Jogja sebagai dukungan ke pemerintah kota selain juga memaksimalkan pemanfaatan produk dalam kota Yogyakarta sendiri
Gunawan Adhi Putra, S.Si., M.Kom. Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan Musrenbang Afirmasi GEDSI sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya yang sering kurang bisa menyampaikan aspirasi di Musrenbang melalui wilayah.
Yoga Prasetyo Pri Hutomo Komisi DPRD Kota Yogyakarta sepakat mengawal dan akan memantau secara langsung putusan skala prioritas usulan dari Musrenbang Afirmasi GEDSI hari ini dan berkomitmen dalam penganggaran.
Walikota Yogyakarta dan Komisi D DPRD Kota hadir didampingi pula oleh Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono, S.T., M.T. bersama jajaran Bappeda kota, Dinas Perhubungan dan Dinsosnakertrans Kota yang menjadi pemantik diskusi untuk usulan prioritas Fisik dan Nonfisik untuk menjadi kesepakatan bersama sebagai hasil Musrenbang Afirmasi GEDSI 2025.
Nur Sa'adah dari Komite Penyandang Disabilitas menyampaikan terkait 22 hak Pemyandang Disabilitas apakah menjadi salah satu yang akan terkena pengurangan anggaran dimana akan sangat berdampak bila dijalankan seperti hak menyediakan juru bahasa di ruang rapat, toilet ramah disabilitas dan fasum lainnya, pendidikan, kesehatan, hukum dan lain lainnya yang butuh diperjuangkan kesetaraannya.
Diskusi kelompok fisik prioritas yang disepakati masih berjuang mewujudkan jalan tol bagi semua pejalan kaki utamanya bagi PD yang bebas dari gundukan naik turun seperti kondisi trotoar saat ini untuk bisa diubah wajahnya menjadi trotoar yang flat dengan aspal jalan dengan tetap ada pagar sebagai pengaman dengan lebar kurang lebih 1 meter menyesuaikan kondisi lebar jalan yang penting memadai bagi pejalan kaki yang utamanya steril dari adanya tiang rambu rambu penunjuk, tiang lampu lalu lintas, tiang PLN, tiang Telkom, pohon, lobang galian, dengan guiding block yang berujung tidak menyesatkan, terowongan penyebarangan jalan dan pengadaan sinyal pejalan kaki yang dapat didengar (Accessible Pedestrian Signals atau APS) yang memberi tahu kapan waktu yang aman untuk menyeberang jalan, atau sistem suara di area publik yang bisa diakses dengan mudah oleh PD.
Usulan prioritas nonfisik meliputi pendampingan ormas Penyandang Disabilitas oleh Kesbangpolpol, layanan terapi bagi PD fisik dan penderita strok ringan, terapi perilaku untuk anak PD intelektual oleh dinas kesehatan, pelatihan dan pendampingan untuk keluarga PD mental seperti literasi kesehatan jiwa, pendampingan Puspaga untuk keluarga di 14 Kemantren oleh DP3AP2KB, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan ketrampilan oleh Dinsosnakertrans dan DinPerindagkopUKM kota Yogyakarta.
Nn..( k.h.m)
0 Komentar