Ketua PWI DIY, Drs Hudono SH, membuka acara FGD ini, di mana dihadiri oleh pengurus harian, Dewan Penasehat, Dewan Pakar PWI DIY, beberapa akademisi, serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY. Di antara pembicara yang hadir adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Sudjito, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof Dr Edy Suandi Hamid MEc. Juga ikut dalam pembahasan Rektor Universitas Amikom Yogyakarta Prof Dr Mohammad Suyanto, serta Rektor Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Prof Dr Pardimin, Dr Drs Mukijab (Dosen Komunikasi UWM), Ki Bambang Widodo SPd MPd (anggota Dewan Penasehat), serta sejumlah pengurus PWI DIY dan perwakilan dari Dinas Kominfo DIY.
Dalam presentasinya, Prof Sudjito menekankan betapa pentingnya naskah akademik sebagai dasar bagi pembangunan Grha Pers Pancasila. Dia berpendapat bahwa GPP bukan hanya mengenai pembangunan fisik bangunan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pers yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
“Grha Pers Pancasila harus menjadi tempat yang mendukung perkembangan Pers Pancasila di masa depan. Prinsip-prinsip Pancasila perlu diterapkan secara nyata dalam praktik pers, baik dalam pemberitaan, etika, maupun tanggung jawab sosial,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa naskah akademik seharusnya mencakup landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif. Dalam kajian awal yang telah disiapkannya, DIY dianggap layak untuk lokasi pembangunan GPP karena memiliki sejarah, akademik, dan budaya yang kuat. Namun, melalui FGD tersebut, ia berharap bisa mendapatkan masukan dan penilaian untuk menyempurnakan naskah akademik itu.
“Masukan dari FGD ini akan saya masukkan ke dalam kajian akademik agar lebih sempurna,” imbuhnya.
Pandangan historis disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat yang juga mantan Ketua PWI DIY, Dr Octo Lampito. Dia mengingatkan bahwa PWI lahir di Surakarta saat Yogyakarta sedang memperjuangkan kemerdekaan. Namun, Yogyakarta memiliki surat kabar tertua yang masih terbit hingga saat ini, yaitu Kedaulatan Rakyat.
“Keberadaan Grha Pers Pancasila akan semakin menguatkan Yogyakarta sebagai kota perjuangan. Sejarah pers dan perjuangan bangsa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan,” ujarnya.
Menurut Octo, GPP berpotensi menjadi pusat pendidikan media serta laboratorium pers. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta memiliki kekuatan sosial dan akademik untuk mengembangkan pendidikan dan studi Pers Pancasila. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kunjungan, penelitian, maupun praktik jurnalistik yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Bahkan, GPP dapat dijadikan sebagai tujuan edukasi dan wisata sejarah pers.
Sementara itu, Prof Edy Suandi Hamid menilai posisi Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan sangat tepat untuk menjadi pusat pendidikan Pers Pancasila. Tradisi dialog publik yang sehat di DIY adalah modal penting dalam menciptakan ekosistem pers yang beretika dan bertanggung jawab.
Dia juga menekankan perlunya melengkapi data pendukung dalam naskah akademik, termasuk terkait kepemilikan tanah dan dokumen administratif lainnya, untuk memperkuat argumen pembangunan GPP.
“Dengan adanya ekosistem pendidikan dan budaya yang kuat, sangat tepat jika Yogyakarta dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan penelitian Pers Pancasila,” tambahnya.
Anggota Dewan Pakar PWI DIY, Dra Esti Susilarti MPar, menegaskan bahwa GPP sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai pusat literasi dan dokumentasi, GPP juga dapat dijadikan objek penelitian sekaligus meneguhkan identitas khas Yogyakarta. Ia juga mendorong agar Pers Pancasila mendapatkan tempat yang lebih signifikan dalam kurikulum jurnalistik dan materi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Ketua PWI DIY, Hudono, menginformasikan bahwa hasil FGD akan segera ditindaklanjuti. PWI DIY memiliki rencana untuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRD DIY guna membahas dukungan terhadap pembangunan GPP.
“Kami akan segera mengikuti jalur kegiatan hari ini dengan audiensi ke Ketua DPRD DIY. Saat ini kami masih menunggu jadwal karena agenda beliau sangat padat,” ujarnya.
Melalui FGD tersebut, PWI DIY berharap agar naskah akademik pembangunan Grha Pers Pancasila dapat segera diselesaikan, sehingga kehadiran GPP benar-benar berfungsi sebagai langkah penting dalam memperkuat peran pers dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan kesatuan bangsa. (LH)
Social Header