Breaking News

PROFESIONALISME PERSANDIAN: LEMBAGA SANDI DAN LEMBAGA SIBER HARUS DIPISAHKAN

Artikel: 
Oleh: Dr. Soleman B. Ponto


NUSANEWS.COM || JAKARTA
, Tanpa lembaga siber, Indonesia tetap berdiri. Tanpa persandian yang kuat, rahasia negara terbuka, strategi terbaca, dan pertahanan dapat dilumpuhkan sebelum pertempuran dimulai.
Indonesia telah berdiri sebelum hadirnya ruang siber modern. Pemerintahan berjalan, diplomasi dilaksanakan, dan pertahanan diselenggarakan melalui sarana komunikasi yang tersedia pada zamannya. Namun, dalam setiap zaman, negara selalu membutuhkan kemampuan menjaga rahasia serta memastikan keaslian informasi dan perintah.
Sarana komunikasi berubah. Surat, telegram, radio, hingga jaringan digital menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Kebutuhan akan persandian tetap melekat pada penyelenggaraan negara. Selama negara mempunyai informasi yang harus dilindungi, keputusan strategis yang harus dirahasiakan, dan perintah yang harus dijamin keasliannya, selama itu pula persandian diperlukan.
Karena itu, persandian harus memperoleh kedudukan kelembagaan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk menjaga profesionalisme tersebut, lembaga sandi dan lembaga siber harus dipisahkan.
Persandian menyangkut kemampuan negara melindungi informasi dari pihak yang tidak berhak, menjaga keutuhan pesan, memastikan identitas pengirim, dan menjamin bahwa perintah yang diterima benar-benar berasal dari pihak yang berwenang. Kriptografi, sebagai landasan teknis utama persandian, mencakup perlindungan kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan nirpenyangkalan. Cakupan tersebut juga diakui dalam Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2024. peraturan.bpk.go.id
Apabila lawan mengetahui rencana operasi sebelum dilaksanakan, posisi pasukan sebelum bergerak, dan sasaran serangan sebelum kekuatan dikerahkan, keunggulan militer dapat hilang. Negara mungkin masih memiliki tentara, kapal perang, dan pesawat tempur. Namun, ketika rencananya terbaca, kekuatan itu dapat dihadang, dijebak, atau diarahkan menuju kekalahan.
Bahaya yang sama berlaku dalam pemerintahan dan diplomasi. Posisi perundingan yang terbuka memberikan keuntungan kepada pihak lain. Perintah palsu yang dipercaya sebagai perintah sah dapat mengacaukan pengambilan keputusan. Negara kehilangan kendali ketika tidak mampu memastikan siapa yang berbicara, apakah pesan telah diubah, dan siapa yang telah membaca rahasianya.
Sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II menunjukkan akibat strategis dari kegagalan pengamanan komunikasi dan pembobolan persandian.
Dalam Pertempuran Tannenberg tahun 1914, Jerman memanfaatkan komunikasi radio Rusia untuk mengetahui gerakan lawannya. Sejumlah pesan Rusia dikirim tanpa penyandian sehingga dapat dibaca oleh pihak Jerman. Informasi tersebut membantu Jerman mengalahkan Angkatan Darat Kedua Rusia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelalaian melindungi komunikasi dapat membuka jalan bagi kehancuran kekuatan militer. www.nsa.gov
Tannenberg perlu dipahami secara tepat: persoalannya mencakup pengiriman pesan tanpa sandi, sehingga berbeda dari pemecahan sistem sandi yang telah digunakan. Namun, keduanya membawa akibat mendasar yang sama, yaitu informasi operasional jatuh ke tangan lawan.
Contoh pembobolan sandi dalam Perang Dunia I terlihat pada Telegram Zimmermann tahun 1917. Pesan diplomatik Jerman yang menawarkan persekutuan kepada Meksiko apabila Amerika Serikat memasuki perang berhasil dipecahkan oleh Inggris. Pengungkapan pesan tersebut memperkeras sikap publik Amerika terhadap Jerman dan turut mendorong Amerika Serikat memasuki perang. Kebocoran komunikasi diplomatik telah menghasilkan akibat strategis yang melampaui maksud pengirimnya. www.archives.gov
Pada Perang Dunia II, keberhasilan Sekutu membaca komunikasi Enigma memberikan keuntungan intelijen penting. Di medan Atlantik, hasil pemecahan sandi membantu Sekutu mengetahui lokasi kapal selam Jerman. Operasi yang mengandalkan kerahasiaan menghadapi lawan yang telah memperoleh sebagian informasi mengenai pergerakannya. www.history.navy.mil
Pertempuran Midway tahun 1942 memberikan pelajaran serupa. Kemajuan pemecahan sistem sandi Angkatan Laut Jepang, yang dikenal Amerika sebagai JN-25, membantu Amerika mengetahui rencana serangan Jepang. Identitas sasaran berkode “AF” dikonfirmasi sebagai Midway melalui siasat pesan terbuka mengenai kekurangan air. Pengetahuan itu membantu Laksamana Chester Nimitz menempatkan kekuatannya untuk menghadapi serangan. www.nsa.gov
Pembobolan sandi bukan satu-satunya penyebab kemenangan atau kekalahan. Kepemimpinan, logistik, industri, dan kemampuan tempur tetap menentukan. Akan tetapi, sejarah memperlihatkan bahwa terbukanya komunikasi rahasia dapat mengubah keseimbangan kekuatan dan memberikan keuntungan menentukan kepada lawan.
Sandi yang bobol membuat lawan dapat membaca niat sebelum berubah menjadi tindakan.
Pelajaran tersebut harus menjadi dasar penataan kelembagaan persandian Indonesia. Kemampuan persandian dibangun melalui pendidikan khusus, penelitian berkesinambungan, pengujian yang ketat, pengelolaan kunci yang disiplin, serta pembinaan personel dalam jangka panjang.
Keberhasilannya sering berlangsung dalam keheningan. Rahasia tetap terjaga. Perintah sampai dengan utuh. Identitas pengirim dapat dipercaya. Tidak terjadi kebocoran yang diketahui publik. Karena hasil pekerjaannya jarang terlihat, kepentingan persandian berisiko tersisih oleh urusan yang lebih mendesak dan lebih mudah menarik perhatian.
Keamanan siber mempunyai tuntutan operasional yang luas. Deteksi ancaman, penanganan kerentanan, respons insiden, dan pemulihan layanan membutuhkan organisasi yang mampu bergerak cepat. Kerangka nasional mengenai strategi keamanan siber dan manajemen krisis siber telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023. peraturan.bpk.go.id
Kedua bidang tersebut berhubungan erat. Keamanan sistem digital membutuhkan kriptografi, sedangkan penerapan persandian membutuhkan perangkat dan sistem yang aman. Hubungan itu harus diwujudkan melalui pembagian kewenangan dan kerja sama yang jelas.
Pemisahan lembaga diperlukan agar persandian mempunyai kepemimpinan yang memahami bidangnya, anggaran yang berkesinambungan, jalur karier yang menghargai keahlian, serta ukuran keberhasilan yang sesuai dengan sifat pekerjaannya. Lembaga siber juga memperoleh fokus untuk membangun ketahanan sistem digital dan menangani insiden.
Lembaga sandi perlu memusatkan mandat pada kemampuan kriptografi nasional, pengamanan komunikasi strategis negara, tata kelola kunci, pengujian keamanan persandian, dan pembinaan profesi. Lembaga siber memusatkan mandat pada koordinasi keamanan siber, kesiapsiagaan, penanganan insiden, dan pemulihan layanan.
Keduanya harus terhubung melalui prosedur bersama. Ketika jaringan diserang, lembaga siber mengoordinasikan penanganan insiden. Ketika serangan mengancam keamanan kunci atau komunikasi tersandi, lembaga sandi menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Kepemimpinan penanganan, pembagian akses, dan kewajiban pertukaran informasi harus ditetapkan sejak awal.
Pengaturan saat ini menempatkan urusan keamanan siber dan sandi dalam BSSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021. Karena itu, pemisahan memerlukan perubahan dasar pengaturan beserta penataan personel, aset, anggaran, dan kesinambungan layanan. peraturan.bpk.go.id
Pemisahan juga harus menghasilkan profesionalisme yang nyata. Pengisian jabatan wajib mengutamakan kompetensi dan integritas. Penelitian harus berkelanjutan. Pengawasan harus ketat. Kewenangan harus jelas agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan atau kekosongan tanggung jawab.
Indonesia membutuhkan kemampuan siber yang tangguh sekaligus persandian yang dapat dipercaya. Masing-masing memerlukan ruang kelembagaan untuk mengembangkan keahlian dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya.
Lembaga sandi dan lembaga siber harus dipisahkan. Persandian memikul tanggung jawab menjaga rahasia dan keaslian perintah negara. Ketika tanggung jawab itu gagal, lawan dapat membaca strategi kita sebelum pasukan bergerak dan menyiapkan kekalahan kita sebelum pertempuran dimulai.
© Copyright 2022 - NUSA NEWS