NUSANEWS. COM || SLEMAN, Dugaan Pelaku perkosaan yang di lakukan seorang mahasiswa berinisial DP terhadap kekasih nya yang juga mahasiswi di kampus yang sama mengadakan perlawanan secara hukum, dan administrasi.
Terduga Dp menggandeng pengacara top jogja AYON SETIADI HARY PRASTOWO DJOKOWINARSO, SH, MH dari kantor LOW OFFICE AYN & REKAN. Tanggal 18 November 2026 menyampaikan surat pengaduan ke kantor ombudsman RI perwakilan DIY . Ayon Setiadi didampingi rekan Hery Andriyanto,SH,M.H mengatakan inti dari surat yang disampaikan kan ke ombudsman adalah ada dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan oleh Universitas swasta di Gamping Yogyakarta, sehingga sangat merugikan klien kami bernana DP. Khususnya dalam proses penanganan laporan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan Tinggi ( PPKPT ) Serta penerbitan keputusan Rektor Nomer 190/RT-UWM/X/2026 tanggal 2 Oktober 2026 tentang pembatasan Kehadiran dan aktivitas di lingkungan kampus. Objek pengaduan ada beberapa ha tandas Ayon Setiadi antara lain Dugaan ketidak sesuaian kewenangan pejabat atau pengurus Satgas PPKPT dalam menerbitkan undangan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Dugaan penyimpangan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor. Dugaan tidak dilaksanakannya pemeriksaan secara objektif dan berimbang sebelum diterbitkannya pembatasan kehadiran dan aktivitas pelapor di lingkungan kampus. Dugaan penerbitan keputusan administrasi yang membatasi akses pendidikan mahasiswa tanpa penjelasan prosedur dasar pertimbangan dan mekanisme evaluasi yang memadai. Dugaan tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum kecermatan, keterbukaan ketidakberpihakan dan proporsinalitas dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Kronologi dan fakta - Fakta : bahwa pelapor merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu hukum angkatan 2024 universitas swasta di Gamping Yogyakarta yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan mengikuti kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua bahwa pelapor kemudian dikaitkan dengan suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang ditangani oleh satgas PPKPT universitas swasta Yogyakarta terlapor membantah dugaan tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa yang dipersoalkan tidak sebagaimana mestinya yang dituduhkan kepadanya. Bahwa dalam proses penanganan laporan tersebut terdapat persoalan mengenai pihak yang mengajukan laporan kepada satgas. Berdasarkan informasi yang diketahui pelapor, pihak yang menyampaikan laporan bukanlah orang yang disebut sebagai korban dalam peristiwa yang dipersoalkan. Fakta ini perlu diklarifikasi oleh pihak kampus khususnya mengenai identitas pelapor, dasar penerimaan laporan, dan kedudukan pihak yang melaporkan.
Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2026 rektor universitas swasta tsb menerbitkan keputusan terbaru mengenai susunan sat gas PPKPT yang mulai berlaku efektif pada tanggal tersebut dalam keputusan terbaru saudari Dwi Astuti ditetapkan sebagai ketua Satgas PPKPT yang baru, sedangkan saudari intan Permatasari tidak lagi tercantum sebagai anggota satgas sejak berlakunya keputusan tersebut.
Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2026 Laili Nur Anisah menerbitkan dan atau mengirimkan undangan kepada terlapor untuk hadir memberikan keterangan kepada tanggal 2 Oktober 2026. Dalam undangan tersebut saudari Laili Nur Anisah mencantumkan kapasitas atau jabatan sebagai ketua Satgas PPKPT.
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan persoalan administrasi karena berdasarkan SK rektor yang berlaku efektif sejak 1 Oktober 2006, ketua Satgas PPKPT telah ditetapkan kepada saudari Dwi Astuti sedangkan saudari Laili Nur Annisa tercantum sebagai anggota satgas. Oleh karena itu perlu diperiksa apakah saudari Laili Nur Anisah memiliki dasar kewenangan tertulis lainnya untuk bertindak dengan mencantumkan jabatan sebagai sat gas PPKPT.
BAWA UNDANGAN PEMERIKSAAN TERSEBUT TERTANGGAL 1 OKTOBER 2026 SEDANGKAN PEMERIKSAAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 2 OKTOBER 2026 DENGAN DEMIKIAN TERDAPAT JEDA WAKTU YANG SANGAT SINGKAT ANTARA UNDANGAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEHINGGA PERLU DIUJI KESESUAIAN DENGAN KETENTUAN PASAL 59 AYAT 1 (1) PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 YANG MENGATUR PENYAMPAIAN PERMINTAAN KETERANGAN PALING LAMBAT 3 HARI KERJA SEBELUM PEMERIKSAAN. Setelah ditanya apa bentuk pelanggaran Mala administrasinya itu Ayon menjawab antara lain dugaan penyimpangan prosedur kedua dugaan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian kemenangan. Dugaan tidak cermat dan tidak berimbang dalam pemeriksaan dugaan tindakan administrasi yang tidak proporsional dugaan mengabaikan terhadap hak atas keberlanjutan pendidikan.
01.

Social Header