Oleh: Dr. Soleman B. Ponto
Laksamana Muda TNI (Purn.), Kepala BAIS TNI 2011-2013
NUSANEWS.COM || JAKARTA, Bagi saya, penyadapan tanpa hak serupa dengan pencurian. Keduanya menerobos
wilayah yang dilindungi hukum. Pencurian mengambil barang milik orang lain,
sedangkan penyadapan tanpa hak memasuki kerahasiaan komunikasi seseorang dan
memperoleh informasi yang bukan haknya untuk diketahui.
Jika pencurian dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengapa
penyadapan harus dibuatkan undang-undang tersendiri?
Pertanyaan ini menyangkut arah pembentukan hukum: apakah kita hendak
memperkuat perlindungan warga melalui sistem yang utuh, atau terus menambah
undang-undang yang berpotensi menimbulkan persinggungan kewenangan?
Perbandingan penyadapan dengan pencurian tentu merupakan analogi mengenai
sifat pelanggarannya. Unsur kedua tindak pidana itu berbeda. Informasi yang
disadap juga tidak selalu hilang dari penguasaan pemiliknya. Namun,
kerahasiaannya telah ditembus. Seseorang dapat tetap memegang teleponnya, tetap
menyimpan pesannya, tetapi sudah kehilangan kendali atas siapa yang mengetahui
percakapannya.
Kerugian semacam ini tidak selalu tampak. Percakapan keluarga, strategi usaha,
hubungan profesional, bahkan pendapat pribadi dapat diketahui pihak lain tanpa
disadari oleh orang yang bersangkutan. Informasi tersebut kemudian berpotensi
digunakan untuk tekanan, pemerasan, persaingan usaha, atau kepentingan politik.
Karena itu, titik berangkat pengaturannya harus jelas: komunikasi pribadi
dilindungi; penyadapan tanpa hak merupakan perbuatan yang harus dipidana.
KUHP nasional sebenarnya telah menempatkan penyadapan sebagai tindak pidana.
Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan secara melawan hukum
mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat
transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang tidak bersifat
publik. Dengan demikian, penyadapan bukan perbuatan yang sama sekali belum
memperoleh tempat dalam hukum pidana kita. [1]
Persoalan berikutnya adalah penyadapan oleh negara untuk mengungkap tindak
pidana. Pada titik ini, pembahasannya bergeser dari larangan bagi setiap orang
kepada kewenangan aparat memasuki ruang pribadi warga.
Menurut saya, tempat yang tepat untuk mengatur kewenangan tersebut adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyadapan Serupa Pencurian | Soleman B. Ponto 2
Logikanya sama dengan penggeledahan dan penyitaan. Negara membutuhkan
tindakan tertentu untuk memperoleh bukti, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti
syarat dan prosedur. Kebutuhan penyidikan tidak boleh menjadi alasan yang cukup
dengan sendirinya untuk menerobos hak seseorang.
Penyadapan untuk kepentingan pembuktian pidana semestinya ditempatkan dalam
hubungan yang utuh dengan tindakan penyidikan lainnya: bagaimana tindakan itu
dimulai, siapa yang mengizinkan, bukti apa yang mendasarinya, berapa lama
berlangsung, bagaimana hasilnya digunakan, serta bagaimana keabsahannya diuji.
Jika seluruh rangkaian itu merupakan bagian dari proses pidana, terdapat alasan
kuat untuk mengaturnya secara lengkap dalam KUHAP.
Namun, keadaan hukum yang berlaku harus disampaikan secara jujur. Pasal 136
ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan kewenangan
penyadapan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan. Ayat (2) mengarahkan
pengaturannya melalui undang-undang mengenai penyadapan. Karena itu, gagasan
mengintegrasikan seluruh tata caranya ke dalam KUHAP merupakan usulan
perubahan hukum yang memerlukan penyesuaian ketentuan tersebut. [2]
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh diabaikan. Dalam Putusan
Nomor 5/PUU-VIII/2010, khususnya paragraf [3.23], Mahkamah menyatakan
perlunya undang-undang khusus untuk menyinkronkan pengaturan penyadapan.
Kekhawatiran Mahkamah adalah pengaturan yang tersebar, ketidakjelasan
prosedur, dan potensi kerugian terhadap hak konstitusional warga. [3]
Saya memahami tujuan perlindungan tersebut. Yang saya ajukan adalah pilihan
penataan hukum: untuk penyadapan dalam proses pidana, sinkronisasi sebaiknya
ditempuh dengan memperkuat KUHAP sebagai tempat bersama bagi prosedur dan
pengawasannya. Usulan ini harus dibahas dengan memperhatikan pertimbangan
MK, bukan dengan menganggapnya tidak ada.
Undang-undang tersendiri memang dapat dirancang untuk menyatukan aturan.
Akan tetapi, apabila aturan sektoral tetap berjalan dengan ukuran berbeda,
kehadirannya dapat menambah satu lapisan persoalan. Aparat dapat menghadapi
ketentuan yang bersinggungan, sementara warga kesulitan mengetahui prosedur
mana yang berlaku dan ke mana harus menggugat.
Risiko lainnya adalah pembahasan terlalu berpusat pada lembaga. Pertanyaan yang
mengemuka menjadi siapa yang boleh menyadap dan siapa yang menguasai
perangkatnya. Padahal, pertanyaan pertama seharusnya mengenai keadaan apa
yang membenarkan negara memasuki komunikasi pribadi seseorang.
Kepemilikan alat tidak melahirkan kewenangan. Jabatan juga tidak dengan
sendirinya membenarkan penyadapan.
Penyadapan Serupa Pencurian | Soleman B. Ponto 3
Dalam rancangan hukum yang saya usulkan, izin pengadilan harus menjadi
pengaman utama penyadapan untuk proses pidana. Permohonan harus menyebutkan
tindak pidana yang diselidiki atau disidik, dasar kebutuhan penyadapan, sasaran
yang terukur, serta jangka waktunya. Keadaan mendesak perlu dirumuskan
terbatas, dengan pemeriksaan pengadilan sesudah tindakan dilakukan dan akibat
hukum yang jelas apabila persetujuan ditolak.
Pengaturan juga harus menjangkau hasil sadapan. Komunikasi yang tidak relevan,
informasi pihak ketiga, dan hubungan profesional yang dilindungi hukum tidak boleh
diperlakukan sebagai bahan yang bebas disimpan atau disebarkan. Penggunaan,
akses, penyimpanan, serta pemusnahannya harus dapat diawasi.
Warga yang dirugikan pun harus memiliki jalan untuk menguji keabsahan tindakan
dan memperoleh pemulihan. Tanpa mekanisme tersebut, pembatasan kewenangan
hanya akan menjadi tulisan di atas kertas.
Adapun penyadapan untuk intelijen atau pertahanan memerlukan pembahasan
tersendiri mengenai mandat dan pengawasannya. Kebutuhan tersebut tidak boleh
dijadikan jalan untuk menghindari prosedur pembuktian pidana. Ketika hasil
intelijen hendak digunakan dalam proses pidana, hubungan dan batasnya dengan
hukum acara harus jelas.
Pendirian saya sederhana: penyadapan tanpa hak dipidana dalam KUHP;
penyadapan untuk proses pidana diatur secara lengkap dan ketat dalam KUHAP.
Pilihan ini menempatkan larangan, pengecualian, pengawasan, dan
pertanggungjawaban dalam susunan hukum yang mudah dipahami.
Sebagaimana pencurian tidak memerlukan "UU Pencurian", keberadaan tindak
pidana penyadapan tidak otomatis mengharuskan pembentukan undang-undang
tersendiri. Kebutuhan yang harus dipenuhi adalah aturan yang lengkap, selaras, dan
dapat ditegakkan.
Negara harus mampu mengungkap kejahatan sekaligus menjamin bahwa
komunikasi warga tidak menjadi wilayah bebas bagi kekuasaan.
Rujukan
Artikel opini | 20 November 2026
[1] UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 258. Penjelasan ketentuan tersedia pada BPHN. Buka
sumber.
[2] UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2). Naskah pada JDIH
Kementerian Kehutanan. Buka sumber.
[3] Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, terutama pertimbangan [3.18]-[3.23]. Naskah pada situs
Mahkamah Konstitusi. Buka sumber.

Social Header