BONGKAR ORKESTRASI REPRESI STATE-PREMAN
KPM menegaskan bahwa peristiwa kekerasan semalam bukanlah "bentrokan warga" atau "konflik spontan", melainkan sebuah orkestrasi represi terencana yang melibatkan aliansi aparat, elemen lumpenproletar (preman binaan), serta oknum komandan satgas partai politik.
1. KETERLIBATAN KElOMPOK ORMAS PREMAN DAN INSTRUKSI SEPATU KERAS
Berdasarkan investigasi dan penelusuran fakta lapangan oleh KPM, aksi damai mahasiswa diserbu secara sistematis oleh kelompok massa yang terorganisir. KPM memegang bukti edaran pesan WhatsApp tertanggal 20 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB diduga dari kelompok ormas preman—wadah lintas ormas yang kerap difungsikan oleh aparat—yang memuat 3 poin instruksi taktis lapangan:
• Menggunakan "Baju Netral" sebagai Warga Jogja: Poin ini membuktikan adanya kesengajaan dari elemen gabungan ormas untuk melepaskan atribut kelompoknya dan menyamar sebagai warga lokal biasa. Tujuannya adalah merancang manipulasi opini publik seolah-olah yang menolak aksi mahasiswa adalah "warga Jogja" asli.
• Menggunakan Penutup Wajah: Poin ini mengindikasikan niat jahat (mens rea) untuk menyembunyikan identitas para pelaku kekerasan fisik agar terhindar dari pelacakan hukum dan kamera dokumentasi peserta aksi.
• Menggunakan "Sepatu yang Kuat": Instruksi memilih alas kaki/sepatu yang kuat dirancang khusus untuk tindakan represif di lapangan, seperti menerjang barikade, menendang, dan menganiaya massa aksi di area Malioboro–DPRD DIY.
Di lapangan, kelompok ormas preman ini bergerak selaras dan terkoordinasi yang diduga kuat dipimpin oleh oknum Komandan Satgas DPD PDI Perjuangan DIY. Lapangan mencatat ormas preman dan oknum komandan satgas melakukan provokasi, hingga pemukulan yang mengakibatkan luka-luka pada massa aksi dan berujung pada penangkapan sewenang-wenang sejumlah mahasiswa oleh aparat kepolisian.
2. PEMBONGKARAN ILUSI PARTAI BORJUIS DAN TAKTIK SURROGATE VIOLENCE
KPM menolak cara pandang naif-liberal yang terheran-heran atau meratapi keterlibatan oknum komandan satgas PDIP:
• Bongkar ilusi "Partai Penyeimbang”! Dalam sistem kapitalisme-birokrat, partai-partai borjuis (termasuk PDIP) pada hakikatnya adalah bagian dari struktur kelas penguasa. Ketika massa rakyat dan mahasiswa mulai membangun gerakan kritis yang nyata melawan rezim, elite partai borjuis akan secara otomatis merapat pada kepentingan ketertiban oligarki dan tidak segan menggunakan instrumen pemukulnya (satgas) untuk membendung kekuatan rakyat.
• Bongkar taktik kekerasan pengganti (Surrogate Violence)! Pengerahan ormas preman dan oknum komandan satgas adalah moda operandi klasik untuk memberikan ruang penyangkalan formal (plausible deniability) bagi aparat kepolisian. Aparat meminjam tangan kelompok preman (lumpenproletar) agar terhindar dari tuduhan pelanggaran HAM langsung, sekaligus merekayasa narasi palsu seolah-olah terjadi "konflik horisontal antar-warga".
• Terindikasi kuat upaya memecah front persatuan. Penguasa sangat takut jika gerakan mahasiswa (intelektual) menyatu secara permanen dengan warga pinggir kali, buruh, dan pedagang. Oleh karena itu, preman diperalat untuk menciptakan rasa takut dan memutus rantai solidaritas rakyat.
3. TUNTUTAN POLITIK KOMITE PENGADUAN MASYARAKAT (KPM)
Atas kejahatan represi terorganisir pada aksi 20 Oktober 2026 di DPRD DIY, KPM menyatakan tuntutan tegas:
1. BEBASKAN SELURUH TAHANAN MAHASISWA TANPA SYARAT!
Mendesak Kapolda DIY dan Kapolresta Yogyakarta untuk segera membebaskan seluruh mahasiswa dan aktivis yang ditangkap secara sewenang-wenang pasca-kejadian semalam, serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi.
2. USUT TUNTAS ORKESTRASI POLISI–PREMAN !
Mendesak Komnas HAM dan Propam Polri untuk memeriksa pejabat kepolisian DIY yang diduga kuat melakukan pembiaran dan merancang pengerahan massa ormas preman sebagai alat kekerasan pengganti (surrogate force).
3. TINDAK TEGAS OKNUM KOMANDAN SATGAS DPD PDIP DIY!
Mendesak DPD PDI Perjuangan DIY untuk melakukan klarifikasi terbuka, memproses hukum, dan memberikan sanksi pemecatan organisasi terhadap oknum Komandan Satgas yang terbukti memimpin aksi pembubaran fasistis terhadap demonstran.
4. BUBARKAN ORMAS DAN GANG PREMAN BINAAN APARAT!
Menuntut penghentian pemeliharaan dan pemanfaatan kelompok lumpenproletar seperti ormas preman yang selama ini dipelihara untuk menakut-nakuti dan memukul gerakan sipil di Yogyakarta.
5. RAPATKAN BARISAN FRONT PERSATUAN RAKYAT!
Panggilan terbuka kepada seluruh elemen Warga Kampung Bantaran Sungai, Mahasiswa, Buruh, Ojol, dan Pedagang: Jangan mau diadu domba! Mari kita perkuat konsolidasi Front Persatuan di setiap kampung dan kampus untuk melawan premanisme politik dan fasisme birokrasi!
Demokrasi Bukan Milik Preman, Bukan Milik Elit, Tapi Hak Mutlak Rakyat yang Terorganisir!
Yogyakarta, 21 Oktober 2026
KOMITE PENGADUAN MASYARAKAT (KPM)
Membongkar Represi, Membela Hak Rakyat, Mengonsolidasikan Persatuan.
Social Header