Masalah mulai dirasakan para deposan sejak Oktober 2025, ketika pihak koperasi tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Dugaan semakin kuat setelah muncul laporan audit khusus tertanggal 30 September 2025 yang mencatat kerugian kas hingga Rp85 miliar, angka yang dinilai tidak pernah muncul pada laporan sebelumnya. Para deposan menilai kondisi tersebut perlu penjelasan terbuka dari pengurus koperasi.
Pada Jumat (20/2), deposan dari cabang Yogyakarta dan Surakarta menggelar aksi damai di depan kantor cabang Yogyakarta di kawasan Gamping Tengah, Sleman.
Peserta aksi yang mayoritas pensiunan lanjut usia menyampaikan kekecewaan atas ketidakpastian dana mereka. Berdasarkan perhitungan sementara, total kerugian deposan mencapai sekitar Rp11 miliar dengan rata-rata simpanan per orang sekitar Rp200 juta.
Sebagai bentuk tekanan agar persoalan segera ditangani, para deposan melakukan penutupan sementara kantor cabang hingga ada kepastian penyelesaian.
Paguyuban korban yang dibentuk pada 18 Januari 2026 juga telah melayangkan tiga kali somasi kepada kantor pusat di Jakarta Timur, namun belum memperoleh tanggapan memadai.
Upaya lain juga ditempuh melalui permohonan mediasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan harapan ada pendampingan penyelesaian sengketa dan perlindungan bagi anggota koperasi. Namun hingga saat ini, para deposan mengaku belum mendapatkan kejelasan yang diharapkan.
Paguyuban korban menegaskan akan terus menempuh jalur hukum dan langkah advokasi lain guna memastikan hak para deposan dipenuhi. Mereka berharap pihak koperasi membuka data keuangan secara transparan serta menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara adil.(LH)
Social Header