Desakan tersebut disampaikan Yan Kurnia dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DIY dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, yang digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Rabu (12/11/2025).
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DIY itu melihat postur ABPD DIY masih sangat bergantung pada anggaran Transfer ke Daerah dari pusat, termasuk pada Dana Keistimewaan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.
Yan Kurnia menyatakan peningkatan pendapatan daerah yang paling strategis adalah melalui pintu optimalisasi BUMD. Ia mencontohkan, Pemda DIY punya rencana pembangunan pariwisata DIY bertaraf internasional, sementara kesiapan fasilitas penunjang seperti tempat parkir masih belum memadai. Ini seharusnya bisa disiapkan oleh BUMD.
"Saya mencontohkan bagaimana agenda Dinas Pariwisata yang ingin membangun pariwisata DIY bertaraf internasional, tetapi tempat parkir kita masih belum memadai. Ini bagaimana BUMD bisa menyiapkan," ujarnya.
Ia secara tegas mendorong agar setiap OPD dapat bersikap lebih koordinatif, cepat, dan tepat dalam menyikapi situasi ekonomi. "Saya berharap ada dukungan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung BUMD kita," tegasnya.
Yan Kurnia menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah dan mendesak agar segera digenjot. Ia menekankan peningkatan daya beli tidak bisa melulu mengandalkan Bantuan Sosial (Bansos), melainkan butuh desain program OPD yang langsung menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Sebenarnya pemerintah punya duit, termasuk yang ditaruh di perbankan, tetapi ini tidak bisa muter uangnya kalau daya beli masyarakatnya terus rendah,” jelas Yan Kurnia Kustanto.
Menurutnya, tanpa perbaikan situasi daya beli, pelaku usaha dipastikan tidak akan tertarik untuk mengakses permodalan.
Yan Kurnia Kustanto juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya penguatan pendampingan dalam program kerakyatan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai pendampingan intens adalah inti untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat berkelanjutan.
“Intinya, untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu bisa berkelanjutan, butuh pendampingan yang intens,” pungkasnya.
Rapat Kerja Komisi B DPRD DIY ini diselenggarakan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPRINDAG) DIY, Dinas Pariwisata (DISPAR) DIY, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Social Header