NUSA NEWS.COM || YOGYA- Sejumlah Pedagang Teras Malioboro 2 kembali mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk dilibatkan terhadap rencana relokasi jilid 2.
Dengan membawa sejumlah poster keresahan para pedagang dan membawa keranda bertuliskan 'Kesejahterahkan PKL Malioboro', mereka mendatangi Kantor Kapatihan Yogyakarta, Jumat (2/8/2024).
Sesampai massa tiba sekitar pukul 15.00 WIB, mereka tidak diperkenankan masuk oleh petugas yang berjaga sehingga pintu gerbang ditutup oleh petugas.
Meski kecewa tak diizinkan untuk masuk, massa bergantian melakukan orasi (pendapatnya) untuk menyampaikan keluh kesahnya selama berdagang di Teras Malioboro 2 karena pendapatan turun bahkan tak ada sama sekali.
"Aspirasinya tetap sama dari dulu yaitu partisipasi dan relokasi yang menyejahterahkan. Kita tidak pernah dilibatkan, malah Dinas kota (UPT hingga Disbud) lakuinnya secara tertutup," kata Ketua Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman kepada wartawan disela-sela aksi, Jumat 2 Agustus 2024.
Menurut informasi yang beredar, ukuran lapak pada relokasi jilid 2 tersebut nantinya
yakni sekitar 60 x 60.
"Kalau diopsi lapaknya nanti cuma 60 X 60, tapi itu tidak masuk akal sekali," jelasnya.
Disisi lain, para pedagang menyalurkan pendapatnya ke Ombudsman DIY
"Makanya kita lapor ke ORI (karena ada dugaan maladministrasi) enggak dilibatkan. Pelaporan ORI masih berjalan", katanya.
"Belum ada kepastian (di ORI), tapi kemarin saya ditelfon Pak Tri Saktiana katanya beliau Sekda mau menerima kami untuk hari Senin dan seterusnya cuma itu sekedar statement.Yang katanya Sekda posisi hari ini sudah ada di Jogja, tapi kemarin katanya ada info di Samarinda tapi nyatanya hari ini (A1) di Jogja", lanjutnya.
Lanjut Arif kembali menekankan, dilibatkan dalam proses relokasi.
"Harapannya tetap kita ingin dilibatkan dalam proses relokasi ,bagaimana nanti kita menempati tempatnya, kita bukan barang tapi orang. Ini adalah masalah perut,jadi selama 2 tahun kita tidak diperhatikan sama sekali yang katanya ada evaluasi pendapatanya seperti apa itu tidak ada sama sekali", pungkasnya.
Massa hingga sore hari ini terus memaksa petugas agar bisa masuk kedalam dengan mendobrak pintu gerbang Kantor Kepatihan.
"Ayok pak buka pintunya kami dari warga bukan penjahat, kalau butuh makan," ucap massa.
Red: 06
0 Komentar